PENINGKATAN KESETARAAN GENDER DENGAN PENDIDIKAN POLITIK PADA PEREMPUAN DI DESA SINGODUTAN KECAMATAN SELOGIRI KEBUPATEN WONOGIRI - WAHYUNING CHUMAESON (JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA, 2021)
Setiap manusia meskipun ia bukan sebagai subjek politik, tetapi ia pasti merupakan objek politik. Sistem politik demokratis yang dianut dan dijalankan dalam suatu negara, menghendaki partisipasi masyarakat (warga Negara). Terkait dengan sistim politik yang demokratis, laki-laki dan perempuan memiliki  hak yang sama di dalamnya. Pemenuhan hak-hak politik perempuan merupakan salah satu jalan bagi perbaikan nasib perempuan. Keterwakilan perempuan di parlemen dan pemerintahan bukan tujuan akhir, namun merupakan entri point bagi perjuangan demi jutaan nasib perempuan lainnya dalam mencapai kesetaraan gender. Pemerintah dan masyarakat memiliki fungsi dan tanggung jawab yang signifikan dalam upaya meningkatkan partisipasi politik dan memperjuangkan kepentingan politik perempuan. Partisipasi politik perempuan tidak akan pernah mendapat hasil selama seluruh lapisan masyarakat tidak melakukan upaya-upaya maksimal dalam pemberdayaan perempuan. Pendidikan politik yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan, partai politik, LSM terhadap perempuan kesemuanya untuk memenuhi fungsi, kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan.